Makassar – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, akhirnya buka suara terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal kontrak jasa influencer senilai sekitar Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026), Raffi menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2024 terkait kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya, sementara menjabat sebagai pejabat publik.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya. Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujar Raffi.
Meski demikian, Raffi menekankan bahwa dirinya menyadari adanya aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatannya. “Saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan,” katanya.
Temuan ICW yang dirilis 9 November 2026 mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026. Total nilainya mencapai Rp14.696.955.002. ICW menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi adalah pejabat publik, serta dugaan pengadaan yang mengarah pada satu penyedia.
Raffi menegaskan tidak ada pembelaan dalam pernyataannya. “Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ujarnya. Ia juga menyatakan terbuka sepenuhnya untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” tegas Raffi.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Raffi berkomitmen menyumbangkan Rp15 miliar untuk warga terdampak bencana di Indonesia. Dana tersebut berasal dari dana pribadi dan honor yang diterima bersama rekan-rekannya di The Dudas Minus One.
Pernyataan ini muncul di tengah desakan publik dan ICW yang meminta KPK menelusuri lebih jauh proses pengadaan tersebut, termasuk kewajaran harga dan bukti hasil pekerjaan. Hingga saat ini, KPK masih mencermati temuan ICW.
Klarifikasi Raffi diharapkan dapat meredakan polemik, meskipun publik dan lembaga pengawas terus menunggu hasil pemeriksaan resmi untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.







Jadilah orang pertama yang memberikan komentar.